Opini:
Pemuda dan Pembangunan Daerah
Oleh: Nurcholish H.
Rustam
(Mahasiswa Pasca
Sarjana Universitas Nasional Jakarta)
Upaya
peningkatan kualitas pembangunan nasional sangat bergantung pada pendayagunaan
sumber daya manusia sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam sebuah
bangsa. Realitas tersebut pun sangat erat kaitannya dengan kondisi peningkatan
kapasitas intelektual kaum pemuda/mahasiswa,
sebagai penyumbang sumber daya manusia terbanyak, hal ini mensyaratkan bahwa
generasi muda lainnya layak mendapatkan tempat dalam pembangunan, tentu sebagai
subjek bukan objek yang dieksploitasi demi sebuah kepentingan sistem.
Namun
fenomena yang ada menunjukkan bahwa dalam sistim pembelajaran kita di Indonesia
dalam kondisi termarjinalkan, tersubordinasi, terkena tindak kekerasan,
pandangan sterotype, dan beban ganda yang sangat merugikan. Adanya sistem
kapitalis yang mengukuhkan budaya patriarkhi dan menjadikan peran-peran
domestik tidak dihargai sama sekali karena materilah yang selalu diagungkan.
Hingga pada akhirnya pendidikan menempati posisi yang paling rentan menerima
dampak-dampak program pembangunan yang ditetapkan oleh birokrat yang membuat
sempit kesempatan dalam pengembangan kualitas pendidikan.
Proses
pembelajaran generasi muda semestinya senantiasa mendorong untuk menjadi subjek
pembangunan dan diarahkan pada upaya penciptaan suasana yang lebih konstruktif
bagi perkembangan Negara ini. Secara kontinyu, maka peran-peran strategis dalam
pembangunan dan penyadaran akan peran-peran masyarakat, berbangsa dan bernegara
harus disosialisasikan karena semakin hari persoalan kemasyarakatan khususnya
persoalan global semakin memerlukan
perhatian yang serius untuk diantisipasi dan dicari solusinya yang tentunya
berlandaskan pada daya analisis yang tajam dan daya antisipasi yang tinggi.
Konsep pembelajaran dalam bingkai studi social kemasyarakatan terhadap nilai
kebangsaan yang secara umum berorientasi pada social-politik dalam pembangunan
masih bersifat seksis yang memandang paradigma ini tidak lebih dari objek yang
dimobilisasi untuk mendukung proyek pembangunan, maka perlu adanya penambahan
nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal
Ika. Dan paradigma inilah yang dianut oleh negara kita selama ini yang
dipadukan dengan kebijakan koorporatisme negara. Dominasi negara atas tercipta secara sistematis melalui proses
tersebut. Implikasi lain dari paradigma ini adalah ekslusivisme isu-isu
nasional yang berakibat pada efek negataif dari ranah-ranah publik.
Olehnya
itu paradigma ini saatnya bergeser, menempatkan studi social-politik,
kemasyarkatan, dan kebangsaan sebagai subjek pembangunan yang berperspektif
secara global. Otomatis, dengan demikian masalah lokal maupun nasional menjadi masalah terbuka dan tidak
menjadi previlage paradigma ini.
Untuk itu dituntut untuk terlibat aktif dalam diskursus publik, demokrasi,
social-politik, hak-hak asasi manusia,supremasi hukum, dan diskursus publik
lainnya yang secara global, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan
penegakan hak-hak. Visi studi social-politik mampu mewarnai pembangunan,
sehingga orientasi gerakan paradigma social-politik bergeser pada orientasi
gerakan yang lebih terbuka dan demokratis yang menempatkan paradigm-paradigma
muda sebagai subjek pembangunan lokal
maupun nasional. Maka dari itu perlu sejumput analisis untuk mengantar suatu
pandangan menuju perubahan yang di gagas oleh kaum pemuda ataupun generasi
lokal. Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan komitmen serta
loyalitas dari semua elemen, termasuk pemerintah.
Dalam momentum Pemilihan Gubernur Maluku Utara yang tinggal
beberapa hari lagi tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi dan
kemandirian rakyat lewat proses-proses yang demokratis. Catatan ini penting
mengingat karakter dan kemampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah,
sementara secara factual, rakyat sebenarnya hidup di ruang yang sangat terbuka.
Persoalan mendasar adalah rakyat hidup di tengah demokratisasi yang mulai
terbuka lebar pasca lengsernya rezim Orde Baru yang kemudian diiringi oleh
kebebasan partisipasi yang luar biasa, akan tetapi belum diiringi oleh
kematangan mental dan sikap dalam berdemokrasi. Kebebasan berpolitik, tidak
ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, dan kemandirian berpikir dan bersikap.
Nah, disinilah Pemuda/mahasiswa harus tampil dan menjadikan batu
loncatan untuk bisa tampil sebagai suksesor dalam menjaga kesetabilan
Pemilukada, terlepas dari peran TNI/Polri elemen lainnya. Pemuda/mahasiswa
harus mampu menunjukan kepada masyarakat lewat tindakan-tindakan yang bersifat
positif, baik melalui media maupun lembaga kepemudaan.
Dari situlah masyarakat diharapkan mampu
berpikir bijak dalam menentukan siapa pemimpin terbaik untuk lima tahun
kedepan, yang mampu mengakomudir seluruh seluruh kepentingan rakyat. Selanjutnya
tanyakan kepada mereka tentang prestasi, reputasi, dedikasi serta kapasitas
demi kesejahteraan, keadilan dan kedamaian bagi masyarakat Maluku Utara sebagai
pihak yang mendaulat mereka untuk memimpin, tinggalkan identitas kesukuan yang
melekat pada diri mereka karena kesadaran etnis yang kita miliki adalah socio
nasionalisme, kekuatan rakyat untuk memilih siapa pun yang memiliki “
profesionalisme “ kepemimpinan. Maka kita akan memilih dengan cerdas untuk
Daerah ini .
Curiculum Vitae
Nama : Nurcholish H. Rustam
TTL :
Gane Timur, Kab. Halsel, 8 Februari 1990
Alamat : Jl. Sawo Manila, Pejaten-Jakarta Selatan
Riwayat Pendidikan
SD Negeri 1 Dufa-Dufa Pantai Ternate (2001)
SMP Negeri 2 Kota Ternate (2004)
SMA Negeri 4 Kota Ternate (2007)
S1 Ilmu Hub. Internasional
Universitas “45” Makassar (2011)
S2 Ilmu Politik Universitas
Nasional Jakarta (2012-Sekarang)
