Dinamika
politik Maluku Utara akan mencapai puncaknya pada 1 juli 2013 tapi jauh
sebelumnya masyarakat sudah disuguhi drama kolosial yang dibingkai secara halus
berupa issu dan wacana bahkan ada gerakan-gerakan yang secara tidak langsung
dapat memicu sesama bakal calon. Tingkat
elektabilitas setiap tokoh sampai pada partai menjadi taruhan untuk menduduki
kursi orang nomor 1 di Maluku Utara, tak heran jika ada kelompok ataupun
faksi-faksi penentang yang bermunculan untuk meneriakam aspirasi atas nama
rakyat, dengan dasar bahwa ada kepentingan-kepentingan terselubung yang
diselipkan oleh setiap bakal calon dalam bertarung di pemilihan gubernur kali
ini. Penguatan dasar tersebut diantaranya adalah kasus korupsi, keterbatasan
SDM dan berbagai masalah lainnya yang kemudian dijadikan senjata untuk melawan
“kedzoliman”.
Hal
ini sendiri dapat memicu resistensi sesama pendukung ataupun loyalis dari bakal
calon, tak bisa dipungkuri ketika memory Pilgub tahun 2008-2009 masih membekas
di masyarakat. Konsepsi tentang Pemilukada yang aman, damai, dan bersih perlu
diaplikasikan secara saksama, dan masyarakat akan merasa bahwa suara mereka
menjadi terwakilkan dengan adanya keterbukaan dari setiap aktor di Pilgub
nanti. Harapan supaya pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2013 ini menjadi
suatu momentum politik dalam menggerakan pembangunan di Maluku Utara kedepan
yang lebih baik adalah tujuan mutlak dan sebagai suatu keharusan bagi elite
politik dalam mensejahterkan rakyat.
Sudah
saatnya kesejahteraan itu hadir, bukan lagi sebatas wacana yang didengungkan,
dan bukan lagi sebatas konsep. Sambut perubahan itu dengan sebuah kemenangan
yang ditentukan oleh rakyat, bukan oleh siapa-siapa.-
Noercholish
Rustam
Mahasiswa
Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar