Pemuda & Pembangunan Daerah

Opini:

Pemuda dan Pembangunan Daerah

Oleh: Nurcholish H. Rustam

(Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta)

Upaya peningkatan kualitas pembangunan nasional sangat bergantung pada pendayagunaan sumber daya manusia sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam sebuah bangsa. Realitas tersebut pun sangat erat kaitannya dengan kondisi peningkatan kapasitas intelektual kaum pemuda/mahasiswa, sebagai penyumbang sumber daya manusia terbanyak, hal ini mensyaratkan bahwa generasi muda lainnya layak mendapatkan tempat dalam pembangunan, tentu sebagai subjek bukan objek yang dieksploitasi demi sebuah kepentingan sistem.

Namun fenomena yang ada menunjukkan bahwa dalam sistim pembelajaran kita di Indonesia dalam kondisi termarjinalkan, tersubordinasi, terkena tindak kekerasan, pandangan sterotype, dan beban ganda yang sangat merugikan. Adanya sistem kapitalis yang mengukuhkan budaya patriarkhi dan menjadikan peran-peran domestik tidak dihargai sama sekali karena materilah yang selalu diagungkan. Hingga pada akhirnya pendidikan menempati posisi yang paling rentan menerima dampak-dampak program pembangunan yang ditetapkan oleh birokrat yang membuat sempit kesempatan dalam pengembangan kualitas pendidikan.

Proses pembelajaran generasi muda semestinya senantiasa mendorong untuk menjadi subjek pembangunan dan diarahkan pada upaya penciptaan suasana yang lebih konstruktif bagi perkembangan Negara ini. Secara kontinyu, maka peran-peran strategis dalam pembangunan dan penyadaran akan peran-peran masyarakat, berbangsa dan bernegara harus disosialisasikan karena semakin hari persoalan kemasyarakatan khususnya persoalan global  semakin memerlukan perhatian yang serius untuk diantisipasi dan dicari solusinya yang tentunya berlandaskan pada daya analisis yang tajam dan daya antisipasi yang tinggi. Konsep pembelajaran dalam bingkai studi social kemasyarakatan terhadap nilai kebangsaan yang secara umum berorientasi pada social-politik dalam pembangunan masih bersifat seksis yang memandang paradigma ini tidak lebih dari objek yang dimobilisasi untuk mendukung proyek pembangunan, maka perlu adanya penambahan nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Dan paradigma inilah yang dianut oleh negara kita selama ini yang dipadukan dengan kebijakan koorporatisme negara. Dominasi negara atas  tercipta secara sistematis melalui proses tersebut. Implikasi lain dari paradigma ini adalah ekslusivisme isu-isu nasional yang berakibat pada efek negataif dari ranah-ranah publik.

Olehnya itu paradigma ini saatnya bergeser, menempatkan studi social-politik, kemasyarkatan, dan kebangsaan sebagai subjek pembangunan yang berperspektif secara global. Otomatis, dengan demikian masalah lokal maupun nasional menjadi masalah terbuka dan tidak menjadi previlage paradigma ini. Untuk itu dituntut untuk terlibat aktif dalam diskursus publik, demokrasi, social-politik, hak-hak asasi manusia,supremasi hukum, dan diskursus publik lainnya yang secara global, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hak-hak. Visi studi social-politik mampu mewarnai pembangunan, sehingga orientasi gerakan paradigma social-politik bergeser pada orientasi gerakan yang lebih terbuka dan demokratis yang menempatkan paradigm-paradigma muda sebagai subjek pembangunan lokal maupun nasional. Maka dari itu perlu sejumput analisis untuk mengantar suatu pandangan menuju perubahan yang di gagas oleh kaum pemuda ataupun generasi lokal. Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan komitmen serta loyalitas dari semua elemen, termasuk pemerintah.

Dalam momentum  Pemilihan Gubernur Maluku Utara yang tinggal beberapa hari lagi tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi dan kemandirian rakyat lewat proses-proses yang demokratis. Catatan ini penting mengingat karakter dan kemampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah, sementara secara factual, rakyat sebenarnya hidup di ruang yang sangat terbuka. Persoalan mendasar adalah rakyat hidup di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca lengsernya rezim Orde Baru yang kemudian diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, akan tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dan sikap dalam berdemokrasi. Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, dan kemandirian berpikir dan bersikap. Nah, disinilah Pemuda/mahasiswa harus tampil dan menjadikan batu loncatan untuk bisa tampil sebagai suksesor dalam menjaga kesetabilan Pemilukada, terlepas dari peran TNI/Polri elemen lainnya. Pemuda/mahasiswa harus mampu menunjukan kepada masyarakat lewat tindakan-tindakan yang bersifat positif, baik melalui media maupun lembaga kepemudaan.

Dari situlah masyarakat diharapkan mampu berpikir bijak dalam menentukan siapa pemimpin terbaik untuk lima tahun kedepan, yang mampu mengakomudir seluruh seluruh kepentingan rakyat. Selanjutnya tanyakan kepada mereka tentang prestasi, reputasi, dedikasi serta kapasitas demi kesejahteraan, keadilan dan kedamaian bagi masyarakat Maluku Utara sebagai pihak yang mendaulat mereka untuk memimpin, tinggalkan identitas kesukuan yang melekat pada diri mereka karena kesadaran etnis yang kita miliki adalah socio nasionalisme, kekuatan rakyat untuk memilih siapa pun yang memiliki “ profesionalisme “ kepemimpinan. Maka kita akan memilih dengan cerdas untuk Daerah ini .

Curiculum Vitae

Nama               : Nurcholish H. Rustam

TTL                 : Gane Timur, Kab. Halsel, 8 Februari 1990

Alamat                        : Jl. Sawo Manila, Pejaten-Jakarta Selatan

Riwayat Pendidikan

SD Negeri  1 Dufa-Dufa Pantai Ternate (2001)

SMP Negeri 2 Kota Ternate (2004)

SMA Negeri  4 Kota Ternate (2007)

S1 Ilmu Hub. Internasional Universitas “45” Makassar (2011)

S2 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta (2012-Sekarang)

“Distorsi Otonomi Daerah di Indonesia”

Perubahan mendasar yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Indonesia, ketika dilihat dari fungsi kelembagaan, kinerja pemerintahan, investasi dan ekonomi suatu negara atau daerah memiliki peran yang berbeda, yang didasarkan pada tingkat kualitas tata kelola sektor publik, termasuk kebijakan dan kapasitas aktor (birokrat) dalam penerapannya sebagai tugas dari eksekutif.

Sejak runtuhnya Orde Baru, dan di mulainya era Reformasi yang sudah berlangsung hampir 15 tahun Indonesia seakan terlahir kembali dengan me-reformasi segala bentuk system pemerintahan, dari konsep kekuasaan yang dulunya berada satu titik atau yang lebih dikenal dengan system sentralistik dimana kekuasaan penuh berada pada pemerintahan pusat. Tak bisa dipungkiri ketika terlepas dari semua itu Indonesia mengalami  masa-masa transisi yang panjang, bahkan bagi sebagian orang hal itu masih terjadi sampai saat ini. Seiring dengan hadirnya reformasi, banyak gagasan-gagasan yang mulai terurai dalam menyusun konsep pembangunan negara.

Gagasan eksplisit yang kemudian hadir kembali menjadi perbincangan yaitu tentang konsep Otonomi Daerah, dimana hal tersebut hadir sebagai bentuk penguatan demokrasi. Bentuk penegasan lahirnya otonomi daerah yaitu dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pembagian urusan pemerintahan) yang disahkan pada 15 Oktober 2004 yang membawa dimensi baru bagi kehidupan masyarakat. Tujuan utama penerapan otonomi daerah yang sebenarnya berintikan dau hal, yakni pertama, untuk menciptakan kesejahteraan, dan kedua, untuk mendukung demokrasi ditingkat local. (Edhi T. Hendartno;2009)

Regulasi ini menjanjikan pendelegasian wewenang yang lebih besar bagi daerah, terutama daerah kabupaten/kota. Bagi pemerintah pusat, otonomi daerah juga melepaskannya dari persoalan-persoalan di daerah, sehingga lebih focus menangani masalah-masalah yang bersifat makro dan berorientasi mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi tantangaan globalisasi.

Dalam pelaksanaan, otonomi harus bersifat nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang bersifat nyata dalam pelaksanaan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada sesuai dengan potensi daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah yang dalam penyelenggaraannya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daerah otonomi tersebut. (Norpan Mufti;2010).

Berangkat dari persoalan tersebut, maka perlu adanya pengaruh serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap otonomi. Setiap daerah di Indonesia umumnya memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup  potensial, tetapi persoalan yang diperhadapkan pada kondisi saat ini adalah mengelolah potensi itu. Kita memerlukan keseragaman berpikir agar bisa menghadirkan suatu tindakan yang dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Bukan hal yang gampang seperti membalikan telapak tangan untuk melakukan semua itu, sebagai imbasnya masyarakat local hanya bisa menonton, sebap yang terjadi adalah masyarakat dari luar daerah yang menjadi pemeran utama, bahkan pihak asingpun ikut memainkan peran. Nah, inilah yang harus menjadi Pekerjaan Rumah buat pemerintah daerah, masyarakat sendiri berpandangan bahwa perlu adanya gebrakan baru, dalam artian masyarakat local tersebut diberikan pengetahuan, bimbingan dan sebagainya agar mereka juga bisa ikut terlibat dalam proses pengelolan potensi daerah.

Dalam Study Comparative bisa dikatakan bahwa terjadi sebuah stagnasi dari setiap daerah otonom. Tidak semua daerah di Indonesia keluar dari titik keterpurukan, Aceh, Yogyakarta, dan Papua mengalami hal yang sama walaupun dari ketiga Provinsi tersebut lebih dispesialkan dengan penerapan Otonomi Khusus, dan itu bukan suatu jawaban untuk menjawab problem yang ada. Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan daerah masih jauh dari harapan, dan tidak menghadirkan suatu bentuk penegasan. Daerah yang lebih memiliki potensi dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang besar harus gigit jari ketika apa yang diperoleh sebagian besarnya harus diserahkan ke pusat. Disinilah menjadi titik balik adanya penyelewengan anggaran dan “penistaan” terhadap penerapan otonomi itu sendiri dan sebagai kritik terhadap sistem pengalokasian anggaran yang imbasnya adalah sebuah distorsi pada daerah otonom. Bagi saya tidak ada bedanya  antara Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, hanya saja semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Selain itu berjalannya demokrasi di Indonesia saat ini dengan bebasnya individu, kelompok masyarakat (lembaga social, LSM, Ormas) dalam menyampaikan aspirasinya di forum bebas menghasilkan upaya preventife dalam pelayanan pemerintah kepada masyarkat luas. (A. Khaeruddin;2010).  Namun terkadang aksi-aksi tersebut yang semakin tidak terarah ke jalan memperbaiki keadaan dalam hal reformasi pemerintahan, melahirkan juga dampak negative dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sudah banyak kasus yang terjadi. Tarik-menarik kewenangan di tingkat pemerintahan daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, walaupun tidak muncul ke permukaan namun dapat menyita energi tersendiri dalam menata dan mengelola pembangunan di daerah, inilah masalah lain yang ditemukan.

Sejatinya penerapan otonomi daerah kedepan ini tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi dan kemandirian rakyat lewat proses-proses yang demokratis. Catatan ini penting mengingat karakter dan kemampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah, sementara secara factual, rakyat sebenarnya hidup di ruang yang sangat terbuka. Persoalan mendasar adalah rakyat hidup di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca lengsernya rezim Orde Baru yang kemudian diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, akan tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dan sikap dalam berdemokrasi. Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, dan kemandirian berpikir dan bersikap.

Indonesia adalah Negara demokrasi, tetapi kata demokrasi masih sangat jauh dari yang diharapkan. Masih sangat banyak kekurangan dalam penerapan otonomi daerah, apa yang menjadi keinginan, masih jauh dari praktek. Oleh sebap itu, konsepsi tentang otonomi daerah yang berkeadilan perlu diaplikasikan secara saksama, dan masyarakat akan merasa bahwa apa yang mereka inginkan menjadi nyata

Selain itu, perlu adanya sebuah  konsensus yang dapat mengakumulasi semua problem yang ada, di satu sisi kita dapat mengetahui dimana letak kekurangan dari penerapan otonomi daerah. Ini menjadi suatu momentum politik dalam menggerakan pembangunan di setiap daerah di Indonesia kedepannya yang lebih baik dan menjadi suatu keharusan bagi elite atau aktor politik dalam mensejahterkan rakyat. Olehnya itu perlu sejumput analisis untuk mengantar suatu pandangan menuju perubahan yang di gagas oleh kaum intelektual ataupun generasi lokal. Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan komitmen serta loyalitas dari semua elemen, termasuk pemerintah. Dengan demikian aktor-aktor yang berada di daerah bisa menjalankan fungsi sebagai mana mestinya.

Curiculum Vitae

Nama               : Nurcholish H. Rustam

TTL                 : Gane Timur, Kab. Halsel, 8 Februari 1990

Alamat             : Jl. Sawo Manila, Pejaten-Jakarta Selatan

Riwayat Pendidikan

SD Negeri  1 Dufa-Dufa Pantai Ternate (2001)

SMP Negeri 2 Kota Ternate (2004)

SMA Negeri  4 Kota Ternate (2007)

S1 Ilmu Hub. Internasional Universitas “45” Makassar (2011)

S2 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta (2012-Sekarang)

TAMBAHKAN CINTA & KURANGI BENCI

Seorang pria bertemu dengan seorang gadis di sebuah pesta, si gadistampil luar biasa cantiknya, banyak lelaki yang mencoba mengejar si gadis.Si pria sebetulnya tampil biasa saja dan tak ada yang begitumemperhatikan dia, tapi pada saat pesta selesai dia memberanikan dirimengajak si gadis untuk sekedar mencari minuman hangat. Si gadis agakterkejut, tapi karena kesopanan si pria itu, si gadis mengiyakan ajakannya.Mereka berdua akhirnya duduk di sebuah coffee shop, tapi si pria sangatgugup untuk berkata apa-apa dan si gadis mulai merasa tidak nyaman danberkata, "Kita pulang saja?".Namun tiba-tiba si pria meminta sesuatu pada sang pramusaji, "Bisa mintagaram buat kopi saya?" Semua orang yang mendengar memandang denganke arah si pria, aneh sekali! Wajahnya berubah merah, tapi tetap saja diamemasukkan garam tersebut ke dalam kopinya dan meminumnya.Si gadis dengan penasaran bertanya, "Kenapa kamu bisa punya kebiasaanseperti ini?" Si pria menjawab, "Ketika saya kecil, saya tinggal di daerahpantai dekat laut, saya suka bermain di laut, saya dapat merasakanrasanya laut, asin dan sedikit menggigit, sama seperti kopi asin ini. Dansetiap saya minum kopi asin, saya selalu ingat masa kanak-kanak saya, ingat kampung halaman, saya sangat rindu kampung halaman saya, saya kangenorang tua saya yang masih tinggal di sana."Begitu berkata kalimat terakhir, mata si pria mulai berkaca-kaca, dan sigadis sangat tersentuh akan perasaan tulus dari ucapan pria di hadapannyaitu. Si gadis berpikir bila seorang pria dapat bercerita bahwa ia rindukampung halamannya, pasti pria itu mencintai rumahnya, peduli akanrumahnya dan mempunyai tanggung jawab terhadap rumahnya. Kemudian sigadis juga mulai berbicara, bercerita juga tentang kampung halamannyanun jauh di sana , masa kecilnya dan keluarganya.Suasana kaku langsung berubah menjadi sebuah perbincangan yang hangat juga akhirnya menjadi sebuah awal yang indah dalam cerita merekaberdua.Mereka akhirnya berpacaran. Si gadis akhirnya menemukan bahwa si priaitu adalah seorang lelaki yang dapat memenuhi segala permintaannya, diasangat perhatian, berhati baik, hangat, sangat perduli... betul-betulseseorang yang sangat baik tapi si gadis hampir saja kehilangan seoranglelaki seperti itu!Kopi asin yang ada gunanya...Kemudian cerita berlanjut seperti layaknya setiap cerita cinta yang indah,sang putri menikah dengan sang pangeran dan mereka hidup bahagiaselamanya, dan setiap saat sang putri membuat kopi untuk sang pangeran,ia membubuhkan garam di dalamnya, karena ia tahu bahwa itulah yangdisukai oleh pangerannya.Setelah 40 tahun, si pria meninggal dunia, dan meninggalkan sebuah suratyang berkata, "Sayangku yang tercinta, mohon maafkan saya, maafkankalau seumur hidupku adalah dusta belaka. Hanya sebuah kebohongan yangaku katakan padamu ... tentang kopi asin."Ingat sewaktu kita pertama kali jalan bersama? Saya sangat gugup waktuitu, sebenarnya saya ingin minta gula tapi malah berkata garam. Sulitsekali bagi saya untuk mengubahnya karena kamu pasti akan tambahmerasa tidak nyaman, jadi saya maju terus. Saya tak pernah terpikirbahwa hal itu ternyata menjadi awal komunikasi kita! Saya mencoba untukberkata sejujurnya selama ini, tapi saya terlalu takut melakukannya,karena saya telah berjanji untuk tidak membohongimu untuk suatu apapun.Sekarang saya sekarat, saya tidak takut apa-apa lagi jadi saya katakanpadamu yang sejujurnya, saya tidak suka kopi asin, betul-betul aneh danrasanya tidak enak. Tapi saya selalu dapat kopi asin seumur hidupku sejakbertemu denganmu, dan saya tidak pernah sekalipun menyesal untuk segalasesuatu yang saya lakukan untukmu. Memilikimu adalah kebahagiaanterbesar dalam seluruh hidupku. Bila saya dapat hidup untuk kedua kalinya, saya tetap ingin bertemu kamu lagi dan memilikimu seumur hidupku,meskipun saya harus meminum kopi asin itu lagi.Air mata si gadis betul-betul membuat surat itu menjadi basah. Kemudianhari bila ada seseorang yang bertanya padanya, apa rasanya minum kopipakai garam?Si gadis pasti menjawab, "Rasanya manis."Kadang Anda merasa Anda mengenal seseorang lebih baik dari orang lain,tapi hanya untuk menyadari bahwa pendapat Anda tentang seseorang itubukan seperti yang Anda gambarkan. Sama seperti kejadian kopi asin tadi.Tambahkan Cinta dan Kurangi Benci karena terkadang garam terasa lebihmanis daripada gula.

TEKNOLOGI ROBOT

1.      Sejarah perkembangan Teknologi Robot

Keunggulan dalam teknologi robotik tak dapat dipungkiri telah lama dijadikan ikon kebanggan negara-negara maju di dunia. Kecanggihan teknologi yang dimiliki, gedung-gedung tinggi yang mencakar langit, tingkat kesejahteraan rakyatnya yang tinggi, kota-kotanya yang modern, belumlah terasa lengkap tanpa popularitas kepiawaian dalam dunia robotik.
Menurut fu, et al. (1987) penelitian dan pengembangan pertama yang berbuah produk robotik dapat dilacak mulai dari tahun 1940-an ketika Argone National Laboratories di Oak Ridge, Amerika, memperkenalkan sebuah mekanisme robotik yang dinamai master-slave manipulator. Robot ini digunakan untuk menangani material radioaktif. Kemudian produk pertama robot komersial diperkenalkan oleh Unimation Incorporated, Amerika pada tahun 1950-an. Hingga belasan tahun kemudian langkah komersial ini telah diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Namun demikian, seperti ditulis dalam beberapa sumber, penelitian intensif dibidang teknologi robotika dan niatan menjadikan robotik sebagai sebuah disiplin ilmu kala itu belum terpikirkan.
Baru setelah dunia mulai menapak ke jaman industri pada pertengahan tahun 60-an kebutuhan akan otomasi makin menjai-jadi. Pada saat itulah robotik diterima sebagai disiplin ilmu baru yang mendampingi ilmu-ilmu dasar dan teknik yang telah mapan sebelumnya. Di negara-negara yang telah mapan kala itu, seperti Amerika, Inggris, Jerman dan Perancis mulai bermunculan grup-grup riset yang menjadikan robotik sebagai temanya, kemudian diikuti oleh Jepang, yang dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan yang baru pulang dari menimba ilmu di Amerika. Bahkan, di kemudian hari Jepang-lah yang tercatat sebagai negara yang paling produktif dalam mengembangkan teknologi robot. Hal ini tidak lain karena jepang gigih dalam melakukan penelitian teknologi infrastruktur seperti komponen dan piranti mikro (microdevices) yang akhirnya bidang ini terbukti sebagai inti dari pengembangan robot modern.
Dewasa ini mungkin definisi robot industri itu sudah tidak sesuai lagi karena teknologi mobile robot sudah dipakai secara meluas sejak tahun 80-an. Seiring itu pula kemudian muncul istilah robot humanoid, animaloid, dan sebagainya. Bahkan kini dalam industri spesifik seperti industri perfilman, industri angkasa luar dan industri pertahanan atau mesin perang, robot arm atau manipulator bisa jadi hanya menjadi bagian saja dari sistem robot secara keseluruhan.
Robotik memiliki unsur yang sedikit berbeda dengan ilmu-ilmu dasar atau terapan yang lain dalam berkembang. Ilmu dasar biasanya berkembang dari suatu asa atau hipotesis yang kemudian diteliti secara metodis. Ilmu terapan dikembangkan setelah ilmu-ilmu yang mendasarinya berkembang dengan baik. Sedangkan ilmu robotik lebih sering berkembang melalui pendekatan secara praktis pada awalnya. Kemudian melalui suatu pendekatan atau perumpamaan dari hasil pengamatan perilaku mahluk hidup atau benda/mesin/peralatan bergerak lainnya dikembangkanlah penelitian secara teoritis. Dari teori kembali kepada praktis, dan dari robot berkembang menjadi lebih canggih.
Mekatronik adalah istilah umum yang menjadi popular seiring dengan perkembangan padu mekanik dan elaktronik. Mekatronik terdiri dari 4 disiplin ilmu, yaitu mekanik (mechanics), elektronik, teknik kontrol berbasis prosesor serta pemrograman seperti halya dalam bidang robotik. Sebuah produk mekatronik belum tentu robotik, namun robot pasti mekatronik. Banyak produk mekatronik disekeliling kita, misalnya mesin cuci, CD/DVD/ video/cassette player, walkman hingga vacuum cleaner. Dalam bidang otomotif produk mekatronik yang diterapkan pada mobil yaitu ABS (anti lock breaking Sistem), active suspension sistem, dsb. Dalam dunia industri, perdagangan dan gedung-gedung perkantoran dikenal berbagai peralatan otomatis seperti pintu otomatis, lift, escalator, mesin fotocopy, dan masih banyak lagi.
Penelitian bidang robotik dalam kehidupan organik (bio science) juga semakin mendalam dan bahkan cenderung tak teduga arahnya. Jika dalam dunia kedokteran telah dikenal teknik kloning mahluk hidup yang kontroversial itu, maka dalam dunia robotik juga dikenal suatu proyek penelitian yang disebut sebagai implant sensor/actuator atau implant interface. Interface berupa chip IC berukuran micro ditanamkan ke dalam mahluk hidup dengan tujuan agar komputer dapat di luar dapat mengendalikan dan atau memonitor kegiatan saraf organic manusia secara langsung di dalam pembuluh darah atau saraf tubuh.
2.      Teknologi Robot Untuk Militer
Ada sebuah artikel menarik di Washington University di St Louis situs tentang peningkatan penggunaan robotics dalam operasi militer. Beberapa peneliti universitas dan Smart dicatat bahwa militer mengharapkan agar robot diimplementasikan sebagai kekuatan sampai 30% di tahun 2020 oleh militer. Dengan peningkatan penyebaran yang tak udara kendaraan (UAV), robot mencari IED dan perangkat pengawasan robot,  dengan ini tampaknya tujuan penciptaan robot akan segera tercapai. Dengan memperhatikan hal itu mungkin waktu untuk yang akan mempertanyakan militer robot dapat digunakan untuk fasilitas keamanan dari radiasi kimia?
Menurut artikel yang ini generasi robot perangkat disebarkan dengan militer AS memanfaatkan beberapa tingkat teleoperation; yang jauh manusia menggunakan perangkat komunikasi untuk mengontrol operasi dari robot. Dpt diramalkan untuk masa depan robot perangkat militer dan keamanan layanan mereka akan memiliki fungsi utama jauh oleh dengan pengendali manusia. Pada umumnya peningkatan penggunaannya diarahkan sebagai robot penolong atau kontrol dari perangkat dan layanan.

ASEAN & HUB. INTERNASIONAL

Dalam suatu realitas hubungan, baik hubungan personal maupun interpersonal, nasional maupun internasional, memiliki beberapa keterkaitan dan ketergantungan satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut memberikan kontribusi yang sangat kuat bagi hubungan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, ketika kita memahami suatu hubungan antar negara satu dengan lainnya yang diartikan sebagi hubungan internasional ini, hal-hal yang mempengaruhi baik dari segi positif maupun negatifnya masih cukup banyak. Entitas Globalisasi membuat negara-negara menjadi satu dan bergabung membentuk wadah organisasi yang mana tujuan kedepannya ialah agar dapat tercapainya suatu bentuk kerjasama regional maupun keamanan bersama. Masa Orde baru di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI ke-2 Soeharto, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia saat itu. Ketika kita memahami Hubungan Indonesia dengan wilayah negara-negara di Asia Tenggara pada masa orde baru, suatu bentukan organisasi yang dianggap mampu mendapat respon yang cukup baik bagi politik luar negeri RI dan sebagai rekonstruksi pembangunan di sektor ekonomi Indonesia, yang kemudian dikenal dengan ASEAN atau Association of South-East Asian Nations. Dimana wadah organisasi ini dipelopori oleh 5 negara pendiri yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Beberapa kontroversi terus menerpa hubungan Indonesia dengan Malaysia sebelum pemerintahan orde baru muncul. Seperti yang kita ketahui, pada saat era presiden Soekarno, politik “Ganyang Malaysia” yang dikeluarkan sebagai senjata untuk memberontak sekaligus menentang pembentukan persemakmuran Inggris, federasi Malaysia. Malaysia dinilai sebagai bentuk pengaruh imperialisme barat yang disebarkan oleh Inggris, dan kemudian, memberikan suatu ide “Konfrontasi” yang bersifat radikal terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dikeluarkan presiden Soekarno pada masa Orde Lama[GER2] [1]. Hubungan Indonesia Malaysia yang pertama kali dikenal dalam konstelasi politik regional, diawali dengan konfrontasi Indonesia vs Malaysia. Persamaan rumpun (melayu), sejarah, letak geografis serta persamaan bahasa yang sama tidak menjadikan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan yang sangat baik dan berlangsung secara harmonis, bahkan hubungan Indonesia sangatlah buruk ketika itu[2]. Perbedaan sejarah kolonialisasi membuat Rezim Soekarno atas ketidakpuasan terbentuknya negara Malaysia pada dekade tahun 1960an. Penyebarluasan imperialisme barat yang dinilai Soekarno memberikan pengaruh negatif terhadap kelangsungan negara-negara Asia Tenggara akhirnya membentuk suatu persepsi dan hubungan yang kurang baik dengan Malaysia. Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia atas konfrontasi yang dibuat oleh Soekarno, diakhiri pada tahun 1967 dan sekaligus menggantikan posisi pemerintahan Soekarno yang jatuh karena pemberontakan G-30S PKI, kemudian berganti menjadi pemerintahan Soeharto yang sekaligus merupakan awal mula dari pemerintahan Orde baru ini. Upaya menggalakkan pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia pada khususnya dan Indonesia-PBB pada umumnya dicerminkan melalui kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB. Akan tetapi, perjalanan hubungan diplomatik antarnegara bertetangga memang tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Utamanya Indonesia belakangan ini gencar disinggung oleh klaim budaya melalui propaganda pariwisata Malaysia. Kemudian, isu Terorisme[GER3] yang gencar dibicarakan. Isu-isu perbatasan wilayah (Sipadan dan Ligitan, Ambalat, Sabah dan Serawak), penampungan kayu-kayu dan illegal logging, penyelundupan BBM dan sebagainya sehingga hubungan kedua negara tersebut sangat kurang harmonis[3]. Malaysia dinilai sebagai bangsa yang sangat melecehkan Indonesia bahkan menginjak-injak harga diri Indonesia. Dari hal inilah terlihat bahwa hubungan yang terjalin antara Indonesia-Malaysia tidak berjalan secara harmonis dan tidak mencerminkan suatu hubungan timbal-balik dalam lingkup geografis yang dapat menghasilkan kerjasama dari sektor perekenomian maupun militer. HUBUNGAN INDONESIA DAN SINGAPURA Hubungan antara Indonesia [GER4] dengan Singapura pada era Soekarno tidak erat. Karena Indonesia memandang bahwa Singapura adalah tempat bagi kekuatan-kekuatan asing dan para pemberontak Indonesia sebgai batu loncatan untuk bersembunyi dan menyusun rencana. Singapura juga dianggap sebagai tempat tinggal bagi para penyelundup-penyelundup asal Indonesia dan sumber jalur peredaran narkoba. Dahulu memang Pulau Tumasik atau sekarang disebut dengan Singapura merupakan markas bagi para perompak laut yang merompak para pedagang yang berlayar di selat malaka. Selama konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura merupakan bagian integral dari Malaysia, di bawah serangan langsung. Pasukan rahasia dikirim ke Singapura untuk melakukan kegiatan subversive. Pada bulan Agustus 1965, Singapura lepas dari Malaysia dan merdeka. Kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan dengan Indonesia. Namun, pada tahun 1968 hubungan antara kedua Negara tersebut memburuk karena tindakan dua marinir Indonesia yang dikirim pada era Soekarno dalam konfrontasi dengan Singapura  meledakkan bom di Orchad Road. Kedua anggota militer tersebut langsung dihukum mati oleh pengadilan Singapura. Pihak Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Soeharto dan Adam Malik berusaha mengusahakan keringanan hukuman dengan meminta merubah hukuman menjadi hukuman seumur hidup. Namun, permintaan tersebut ditolak. Akibatnya terjadi kerusuhan di Jakarta dan Surabaya dengan merusak kedubes Singapura dan tindakan unjuk rasa anti-Cina karena para pengunjuk rasa yakin bahwa etnis Cina Indonesia menaruh simpati terhadap etnis Cina Singapura yang menjadi mayoritas penduduk negara tersebut. Berbagai pendapat juga muncul di pemerintahan Soeharto, ada beberapa yang memandang bahwa tindakan Singapura itu adil dan bersahabat. Ada pula yang menganggap bahwa Indonesia perlu mengirim pasukan. Tapi, Soeharto yang mengutamakan perkembangan ekonomi Indonesia menolak tindakan-tindakan agresif yang merusak hubungan antara dua negara tersebut. Pada saat itu kondisi hubungan antar kedua belah Negara mencapai titik yang terendah. Perlu lima tahun untuk memperbaikinya. Hubungan antara Indonesia dengan Singapura membaik pada tahun 1973. pada saat itu Indonesia mengundang perdana menteri Lee Kuan Yew untuk datang ke Indonesia dan akhirnya Singapura mengunjungi Indonesia yang segera dibalas Indonesia dengan tindakan Soeharto yang mengunjungi Singapura. Setelah kejadian tadi, hubungan antara kedua Negara membaik dengan ide dari Singapura untuk mebnjalin kerjasama ekonomi bilateral dengan Indonesia. Namun, para pemimpin militer Indonesia tidak begitu saja percaya terhadap tindakan Singapura ini. Karena dicurigai bahwa Singapura bekerjasama dengan RRC. Pada tahun 1975 diadakan pemungutan suara terhadap tindakan Indonesia yang menginvasi timor timur Singapura menyatakan abstain. Namun pada tahun 1977 Singapura beserta negara ASEAN lain mendukung Indonesia dalam rangka menasionalisasikan timor timur. Hal ini menjadi titik kerjasama yang lebih antara Indonesia dengan Singapura. Hal ini ditandai dengan kerjasama perdagangan yang terpusat di selat melaka khusunya pulau batam. Dalam kerjasama ekonomi ini, pulau batam dijadikan sebagai puast industri dan perdagangan oleh Indonesia dan pusat investasi Singapura terhadap Indonesia. Pada tahun 1990 terjadi kesepakatan pembangunan Pusat Industri Batam antara Indonesia dengan Singapura yang bernilai 400 juta dollar. Selain itu pajak ganda perdagangan juga dihapuskan dan kedua Negara juga mendorong kerjasam dalam bidang pariwisata. Perkembangan kerjasama ekonomi membawa pada meningkatnya tuntutan akan keamanan. Akhirnya pada tahun 1989 disepakati MoU antara Indonesia dengan Singapura yang memberi izin bagi militer Singapura untuk berlatih ke Indonesia dan Indonesia berhak menerima teknologi militer dari Singapura. Selain itu terjadi latihan militer gabungan yang diadakan secara rutin. Mengenai kerjasama militer ini, terjadi gejolak internal dalam pemrintahan Indonesia. Soeharto tidak berkeberatan apabila itu bukan pangkalan militer, para pemimpin militer pun kritis dalam menganggapi hal ini. Pangkalan militer asing akan mengancam kedaulatan Indonesia. Namun kebutuhan akan teknologi dan kemampuan militer Amerika memaksa Indonesia untuk menyetujuinya. Pada tahun 1994 Indonesia dan Singapura menandatangani persetujuan kerjasama pariwisata dan persetujuan pelayaran udara yang memungkinkan kedua Negara mengmbil keuntungan dari meledaknya industri pariwisata. Pada tahun 1995 Singapura tercatat sebagai penanam modal komulatif nomor 6 di Indonesia dan menjadi mitra dagang terbesar ketiga Indonesia setelah Jepang dan Amerika  Serikat. Pada maret 2009 terjadi pertemuan antara Indonesia dengan Singapura. Dalam pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membahas perjanjian perbatasan maritim yang selama bertahun-tahun tertunda. Presiden SBY mengatakan, Perjanjian Perbatasan Laut bagian barat antara Indonesia dengan Singapura akan ditandatangani pada 10 Maret 2009. Menurut Kepala Negara, dengan disepakati perjanjian perbatasan maritim itu, maka Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan kawasan Pualau Nipah guna kepentingan nasional. Misalnya untuk kepentingan pertahanan maupun perekonomian. Selain membahas mengenai perjanjian perbatasan maritim tersebut, Presiden Yudhoyono dengan PM Singapura juga membahas kerjasama untuk menghadapi krisis keuangan[4]. Selain kerjasama tentang ekonomi dan keamanan juga dijalin kerjasama di bidang lain yaitu perjanjian ekstradisi antara dua negara tersebut. Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi untuk menyeret penjahat keuangan ke pengadilan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lie Hsien Loong menyaksikan penandatanganan perjanjian itu Jumat kemarin di Bali. Perjanjian itu, yang dapat berlaku surut, akan membantu para pejabat Indonesia mengusut pelarian yang dituduh melakukan berbagai kejahatan, dantaranya korupsi dan pelanggaran perbankan. Sebelumnya tahun ini Indonesia melarang ekspor pasir ke Singapura yang tidak memiliki banyak sumber-daya alam, langkah yang oleh sejumlah jurnalis diduga adalah untuk menekan Singapura agar menandatangani perjanjian itu. Kedua negara juga menandatangani perjanjian yang terfokus pada pendidikan militer kedua negara[5]. Secara garis besar hubungan antara Indonesia Singapura berjalan progresi sesuai dengan isu yang diusung oleh masing-masing dan periode pemimpin negara. Pada awalnya hubungan antara Indonesia Singapura memang kurang baik karena pada masa Soekarno, Singapura masih bagian dari Malaysia yang sedang terlibat konfrontasi dengan Indonesia. Kemudian pada masa Soeharto politik luar negeri Indonesia ke Singapura cenderung konstruktif dengan memperbaiki hubungan yang kurang baik pada pemerintahan sebelumnya dan menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi dan keamanan yang menjadi kepentingan yang ingin dicapai Indonesia pada saat itu.Setelah reformasi khususnya pada masa SBY yang sedang memperbaiki citra Indonesia di mata dunia melanjutkan program kerjasama ekonomi dan keamanan  dan mencoba melakukan hubungan kerjasama di bidang lain antara lain HAM, hukum, kelautan, dll yang intinya adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta damai dan aman. Uraian di atas telah menjelaskan bahwa kepentingan dan isu yang dibawa oleh politik luar negeri Indonesia berbeda, sesuai dengan periode pemimpin pemerintahan. HUBUNGAN INDONESIA DAN VIETNAM Hubungan dan ikatan diplomatik Indonesia sudah terjalin selama lima puluh tahun. Keduanya memiliki konsesus bersama untuk sepakat meningkatkan hubungan dan kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka[6] serta mengungkapkan saling dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB. Hubungan indonesia dan Vietnam utamanya dilandaskan pada aspek kultural dan sosial. Landasan utama hubungan diplomatik kultural Indonesia-dan Vietnam diimplementasikan ke dalam fram sejarah kebudayaan misalnya dengan mlakukan penelitian arkeologi bersama bertajuk ”Kebudayaan Dong Son dan Persebarannya” di masing-masing negara, penelitian reguler bertajuk Consultative Workshop Archeology and Environmental Study on Dong Son Culture” yang mempertemukan peneliti arkeologi dari Vietnam dan Indonesia dengan dihadiri oleh penijau dari negara lain[7]. Namun jika ditilik dari kacamata sejarah dan pergolakan pasca perang dunia II dan perang dingin, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam memiliki akar kuat ketika masing-masing negara dipimpin oleh Soekarno dan Ho Chi Minh yang mana pada saat itu isu-isu seputar komunisme dan pembentukan politik poros-porosan menjadi kajian utama menjalin kerja sama dan membangun ikatan dekat. Indonesia sebagai salah satu aktor penting di ASEAN pada masa pergolakan Vietnam dan Kamboja, menggagasi solusi perdamaian bagi keduanya utamanya menyangkut saran kepada Vietnam untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Kamboja dalam bentuk apapun khususnya bantuan politik maupun militer pada salah satu kubu yang sedang berseteru. Indonesia menggagasi supaya rakyat  Kamboja diberikan kebebasan penuh dan kesempatan untuk memilih pemimpin untuk mengarahkan revolusi Kamboja ke arah yang dikehendaki. PEMECAHAN MASALAH KAMBOJA Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak lepas dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal. Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara tersebut[8]. Sepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme, Kamboja juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan perbatasan dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan menjadi bias dan terlalu terdispersi. Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan. Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand. Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN juga ikut campur untuk mendinginkan ketetgangan yang meningkat atara kedua negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan  yang disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya, mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa mengontrol situasinya[9]. Bukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN hanya sekedar forum talk shop. Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya tercapai saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan agresifitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi. Bahkan keupusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum jelas[10]. Oleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik bilateral Kamboja-Thailand[11]. Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya negosiasi. Hubugan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan antaranggotanya. Upaya penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari inisiatif negara yang sedang bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral dan multilateral melalui PBB. ANALISIS Hubungan diplomatik antarnegara tetangga selalu dipenuhi konflik. Utamanya konflik yang berkaitan dengan pergolakan domestik erat dengan determinasi siapa yang mendapatkan dukungan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tetapi umumnya dari luar negeri; dan permasalahan perbatasan. Misalnya kasus Malaysia dan Indonesia, Malaysia memperoleh dukungan politik dan kekuatan baik dari Inggris dan Amerika melalui dewan keamanan PBB. Sedangkan Indonesia kemudian memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan internasional dari negara-negara Asia Afrika. Dalam konteks jalinan hubungan Indonesia dan Singapura, lebih dititik beratkan pada usaha mengatasi penyelundupan dan perjanjian ekstradisi, yakni kerjasama mana kala ada koruptor Indonesia yang lari dan berobat di Singapura. Hubungan Indonesia dan Vietnam secara politis terinisialisasi ketika Indonesia memiliki persamaan pemahaman politik bagaimana mereka memandang komunisme dan kolonialisme sehingga hubungan diplomatiknya saat itu terangkum dalam politik poros-porosan. Dalam menjalin hubungan dengan negara tetangganya utamanya negara yang sekawasan, Indonesia cukup aktif berperan serta dan menggunakan pengaruhnya di ASEAN, dulu. Sayangnya sekarang ASEAN tidak lagi menggigit dan permasalahan apapun yang diajukan ke ASEAN seolah-olah tidak benar-benar dihadapi dengan keseriusan, sehingga seringkali negara yang sedang bertikai kemudian mengajukan permasalahan tersebut ke badan suprainternasional yang lebih tinggi posisinya, yakni PBB, ambil contoh penyelesaian permasalahan Kamboja-thailand mengenai perbatasan mereka. hal ini membuktikan inkapabilitas ASEAN yang tidak lebih dari forum bersama yang penuh dengan shop talk.

Mekanisme Hubungan Kerja Sama Luar Negeri

Berpedoman pada landasan normative, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Junctis UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka dapat kita ketahui bahwa bidang-bidang pemerintahan yang terkait dengan hubungan dan kerja sama luar negeri, ternyata wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah.
Hubungan dan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah harus diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri. Sesuai konvensi Wina Tahun 1961 mengenai hubungan politik luar negeri, dan konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan Negara Republik Indonesia, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak dibenarkan buka perwakilan tersendiri.
Bidang-bidang hubungan dan kerja sama luar negeri oleh daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagi berikut: 
1.       Kerja Sama Ekonomi

1. 1. Perdagangan
   2. Investasi
   3. Ketenagakerjaan
   4. Kelautan dan Perikanan
   5. Ilmu Pengetahuan dan Perikanan
   6. Kehutanan
   7. Pertanian
   8. Pertambangan
   9. Kependudukan
   10. Pariwisata
   11. Lingkungan hidup
   12. Perhubungan 
   13. 2.       Kerja Sama Sosial Budaya
       1. Pendidikan
       2. Kesehatan
       3. Kepemudaan
       4. Kewanitaaan
       5. Olahraga
       6. Kesenian

Bentuk Kerja Sama Lain
Departemen Luar Negeri sebagai coordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri memberikan saran dan pertimbanganpolitis/yuridis terhadap program kerja sama yang dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar negeri. Sedangkan Depatemen teknis memberikan saran dan perimbangan mengenai materi/substansi program kerja sama.
Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap kerja sama social budaya yang dilakukan oleh daerah dan pihak asing, termasuk kerja sama perbatasan oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang berbatasan dengan Negara asing (border crossing, border trade,and transportation). Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah Komisi Bersama (Joint Commission), Forum Konsultasi Bilateral (Bilateral Consultation), Komite Bersama mengenai Perbatasan (Joint Border Committee) dan promosi terpadu seta Kerja Sama Ekonomi Sub-Regional (KESR).
                Selanjutnya, pengaturan mengenai pinjaman luar negeri akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Sementara menunggu undang-undang dimaksud, setiap pinjaman luar negeri harus memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat c.q Departemen Keuangan dan Bappenas. Depatemen Luar Negeri memberikan Surat Kuasa (Full Powers) kepada penandatangan Naskah Perjanjian sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2000tentang Perjanjian Internasional, setelah dipenuhinya persyaratan menurut peraturan perundangan yang berlaku.
                Berdasarkan pada ketentuan normative di atas, maka kerja sama luar negeri dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini.

1. Dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatic dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI);
2. Sesuai dengan bidang kewenangan pemerintah daerah sebagai mana diatur dalam perndang-undangan nasional Republik Indonesia.
3. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
5. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing Negara.
6. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak.
7. Memerhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
8. Mendukung penyelenggaran pemerintah, pembangunan nasional, dan daerah, serta pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kerja sama luar negeri harus aman dari berbagai segi, yaitu:

• Politis: tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubunagn luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.
• Keamanan: kerja sama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
• Yuridis: terdapat jaminan kepastian hokum yang secara maksimal  dapat menutupi celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerja sama.
• Teknis: tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh departemen teknis yang terkait.

Sehubungan hal di atas, dalam melakukan hubungan dan kerja sama luar negeri, para pelaku (actors) terkait perlu menyiapkan materi kerja sama yang memuat hala-hal sebagai berikut:
                                1).           Subjek kerja sama
                                2).           Maksud dan tujuan kerja sama
                                3).           Objek kerja sama
                                4).           Ruang lingkup kerja sama dan kewenangan daerah
                                5).           Hak, kewajiban dan tanggung jawab
                                6).           Tata cara pelaksanaan
                                7).           Pengorganisasian
                                8).           Pembiayaan
                                9).           Penyelesaian perselisihan
                                10).        Perubahan (amandemen) kerja sama
                                11).        Jangka waktu kerja sama
                                12).        Keadaan memaksa (force majeur)
                                13).        Pemberlakuan dan pengakhiran kerja sama
                Oleh karena itu, hubungan kerja sama luar negeri dapat diberlakukan atas dasar prakarsa dari actors antara lain:

1. Actors dari Indonesia
   1. Depatemen Luar Negeri
   2. Perwakilan RI di Luar Negeri
   3. Departemen Dalam Negeri
   4. Depatemen teknis
   5. Pemerintah Daerah
   6. Lembaga Non-Departemen di pusat dan daerah
   7. Actors dari Luar Negeri
      1. Pemerintahan Daerah/Pemerintah Negara Bagian
      2. Badan/Lembaga Internasioanl
      3. Badan/Lembaga Negara Asing
      4. Lembaga Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing (NGO’s)
      5. Badan Usaha Swasta Asing

Mekanisme hubungan dan kerja sama luar negeri atas prakarsa actors dari Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri serta instansi terkait, dan mengajukan usulan program kerja sama yang berisi latar belakang kerja sama, tujuan, sasarn, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerja sama.
2. Pemerintah daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut.
3. Koordinasi juga dapat dilakukan melalui komunikasi surat-menyurat
4. Departemen Luar Negeri selanjutnya memberikan perimbangan politis/yuridis hubungan luar negeri sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
5. Departemen Luar Negeri berdasarkan masukan dari Perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerja sama dengan pihak asing.
6. Departemen Luar Negeri mengomunikasikan rencana kerja sama dengan Perwakilan RI di luar negeri.
7. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi hasil kerja sama dengan pihak asing kepada instansi terkait di daerah dan perwakilan RI di Luar Negeri.
8. Kesepakatan kerja sama antara pihak asing dan daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim dilakukan sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (Full Power) dari menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratn peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Departemen Luar Negeri ikut serta memantau dan melakukan evaluasi tindak lanjut dan pelaksanaan kerja sama.

LSM-Malut Dorong KPK Audit Harta Kekayaan para Bakal Calon Gubernur Maluku Utara

Penanganan masalah korupsi saat ini menjadi perhatian semua pihak. Hal itu dilakukan akibat menjamurnya praktek KKN yang sudah terjadi semua sendi-sendi birokrasi. Mulai dari pusat maupun daerah, baik yang melibatkan penguasa maupun pengusaha. Lembaga superbody seperti KPK saja dinilai selama ini hanya fokus terhadap Grand Korupsi di skala pusat akibat banyaknya pemberitaan korupsi yang melibatkan pejabat pusat akan tetapi KPK belum efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi di skala daerah.

Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan misi KPK itu sendiri, yakni memberantas korupsi tanpa pandang bulu baik dari pusat maupun daerah. KPK seharusnya tidak membedakan porsi mana yang menjadi prioritas pemberantasannya, tapi KPK harus optimalkan pada semua lini birokrasi dari Pusat hingga daerah. Contoh konkrit seperti Kasus-kasus Korupsi di Maluku Utara yang sampai saat ini belum mendapat prioritas KPK. Hal ini tentunya sangat mengusik harapan masyarakat Maluku Utara tentang nasib pemberantasan korupsi baik yang dilakukan oleh kepala daerah maupun kroni-kroninya. Karena selama ini Maluku Utara bisa dikatakan sebagai daerah yang sangat tertutup dalam hal transparansi anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Teriakan penuntasan kasus korupsi dari berbagai elemen sampai saat ini tidak mendapat respon dari institusi hukum terkait. Katakanlah Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang selama ini terkesan mengurung diri dan lamban di atas polemik panjang penyakit korupsi. Tak hanya permasalahan transparansi anggaran, lembaga auditor seperti BPK pun jarang mempublikasikan predikat daerah baik yang berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang seharusnya menjadi kewajiban dari BPK untuk mempublikasikan kepada khalayak umum.

Tapi selama ini BPK tidak terlalu responsif terhadap transparansi keuangan daerah. Olehnya itu, Lembaga Lingkar Studi Mahasiswa Maluku Utara-Jakarta (LSM-Malut) mendorong KPK agar secepatnya memperbaiki sistem penguatan institusi dalam hal memberantas korupsi di Maluku Utara dan melakukan gebrakan secara institusi untuk menutup peluang terjadinya praktek Korupsi di Maluku Utara.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap harta kekayaan para bakal calon Gubernur Maluku Utara, baik yang berstatus sebagai kepala daerah maupun sebagai pejabat struktural dilingkup pemerintahan daerah. Tak hanya itu KPK juga harus melakukan supervisi dan pemantauan terhadap kasus Korupsi yang selama ini tidak serius ditangani oleh Kejaksaan, dalam artian kasus korupsi yang tidak mampu dituntaskan oleh Kejaksaan maka KPK dapat mengambil alih penuntasan kasus tersebut. Bisa dikatakan masih banyak lagi polemik-polemik terkait kasus korupsi yang belum terungkap dari para bakal calon Gubernur Maluku Utara, selain Kasus Korupsi Pembebasan Lahan di Sofifi yang melibatkan Drs. Muhajir Albar, Kasus ADD dan Bansos Kab. Halmahera Utara yang melibatkan Henk Namotemo (Bupati Kab. Halmahera Utara), Kasus penyelewengan APBD saat pembangunan Masjid Raya Kota Ternate yang melibatkan Syamsir Andili (mantan walikota Ternate), Kasus penyelewengan dana Jamkesda, Bansos dan APBD Kab. Halmahera Barat yang melibatkan Namto Hui Roba (Bupati Kab. Halmahera Barat), dan Kasus Pembanguna Masjid Raya Kep. Sula yang melibatkan Bupati Kab. Kep Sula (Ahmad Hidayat Mus), dan terlebih lagi yaitu KH. Muhammad Gani Kasuba yang secara tidak langsung membiarkan kahancuran birokrasi di Pemerintahan Maluku Utara. Hal ini bertujuan agar pejabat dapat diberikan efek jera atas perbuatan melawan hukum yang selama ini tidak tersentuh Institusi hukum terkait dan Maluku Utara Bisa bangkit dari keterpurukan.-

Oleh:

NURCHOLISH RUSTAM

(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik  Universitas Nasional Jakarta/Koordinator Lingkar Studi Mahasiswa Maluku Utara-Jakarta)